SURGA HATI

Mari Bicara tentang Hati

KARENA MENOLAK SUAP


“Hukum Islam kejam”, kata sebagian orang. “Hukum Islam tidak relevan diterapkan dalam masyarakat yang plural,” kata yang lain. “Hukum Islam sudah out of date”, dan sebagainya. Banyak alasan lain yang mungkin pernah Anda dengar, mengapa penerapan hukum Islam ditolak, bahkan oleh orang-orang yang mengaku Islam sendiri.

Alasan-alasan seperti itu sebenarnya bukan tidak bisa dibantah. Bisa. Namun, bantahan kadang seperti tak ada gunanya, dikarenakan jika satu alasan terbantah, biasanya akan muncul alasan lain yang tak ada habisnya. Memang, seseorang tidak akan pernah kekurangan alasan untuk bersikukuh menganggap benar kesalahannya. Alasan yang mengada-ada pun bisa digunakan, bila tidak ada yang logis.

Sering, terlintas pertanyaan di benak saya, apa alasan sesungguhnya dari orang-orang yang menolak penerapan hukum Islam? Penolakan itu saya rasa sangat janggal, terutama jika dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslim, terlebih yang berilmu. Setiap muslim pastilah meyakini bahwa Allah Mahatahu. Keluasan ilmu Allah tak bisa dibandingkan dengan ilmu manusia yang hanya setitik, meski seluruh ilmuwan mereka dikumpulkan. Setiap muslim pasti juga mengakui bahwa Allah Maha Bijaksana, maka hukum-hukum-Nya paling sesuai dengan kebutuhan hamba-hamba-Nya. Sangatlah janggal jika seorang muslim menolak hukum yang telah diturunkan oleh Allah Yang Mahatahu dan Mahabijaksana itu, lalu memilih hukum yang dibuat oleh manusia.

Saya merasa mendapat titik terang tentang jawaban pertanyaan tersebut, ketika saya membaca tafsir Surat An-Nisa’ ayat 60 hingga 65 dalam Al-Jâmi` li Ahkâmi `l-Qurân dan Tafsîru `l-Qur’âni `l-`Azhîm. Cobalah membaca dan menghayati ayat 60-65 Surah An-Nisa’ tersebut. Dari situ Anda akan tahu betapa tegasnya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berhukum kepada hukum yang diturunkan oleh Allah. Jangan lupa, baca pula tafsirnya. Kebetulan, terjemahan beberapa kitab tafsir yang mu’tabar bisa dengan mudah Anda temukan di toko-toko buku.

Latar belakang turunnya ayat-ayat tentang hukum ini, dijelaskan dalam kedua kitab tafsir tersebut. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi bersengketa dengan seorang Munafik. Riwayat Al-Qurtubi secara jelas menyebut orang yang terlibat kasus dengan orang Yahudi tersebut adalah “seorang munafik”. Si Yahudi ingin agar sengketa antara dirinya dengan Si Munafik diadili oleh Rasulullah shallallâhu `alaihi wa sallam. Anehnya lawan sengketanya justru ingin diadili oleh seorang hakim Yahudi. Aneh mengingat bahwa secara lahir lawan sengketa Si Yahudi adalah seorang muslim. Walaupun keanehan itu menjadi hal yang wajar jika kita mengingat bahwa ia seorang munafik, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qurthubi.

Apa sebab yang melatarbelakangi sikap kedua orang yang bersengketa itu? Al-Qurthubi menjelaskan bahwa bahwa latar belakang yang menyebabkannya adalah: mereka sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah shallallâhu `alaihi wa sallam tidak menerima suap. Sebaliknya, mereka juga sama-sama tahu bahwa para hakim Yahudi doyan suap. Si Yahudi yakin akan memenangi perkara, jika Rasulullah shallallâhu `alaihi wa sallam yang menjadi hakim, karena beliau akan membuat keputusan yang seadil-adilnya, tanpa dipengaruhi suap. Sebaliknya, Si Munafik merasa akan berada di atas angin bila kasusnya ditangani oleh hakim Yahudi, karena dengan menggelontorkan suap, hakim pasti memihak kepadanya.

Alasan ini, saya pikir paling masuk akal untuk menjelaskan mengapa banyak orang menolak hukum Islam? Hukum Islam itu memberikan kepastian yang tidak bisa diperoleh dari hukum buatan manusia. Dalam Islam, tidak terdapat pasal-pasal karet yang bisa dijadikan bahan permainan di tangan hakim. Islam juga menutup rapat-rapat pintu suap!

Hari ini, banyak orang mengeluhkan betapa lemahnya sistem hukum yang ada di negeri ini. Banyak orang, dengan begitu mudah mengobok-obok lembaga hukum. Salah satu senjata ampuh dan diandalkan adalah suap. Suap tersebut mungkin diberikan kepada anggota dewan selaku legislator yang menciptakan produk hukum. Mungkin diberikan kepada aparat kepolisian yang merupakan penegak hukum. Atau mungkin pula diberikan kepada jaksa dan hakim selaku penjaga gawang terakhir di lembaga peradilan. Semua lembaga tersebut, seperti kita maklumi, sangat rentan suap. Al-Amin Nasution (anggota DPR), mantan kapolri Rusdiharjo, dan jaksa Urip segelintir bukti yang mungkin masih Anda ingat. Dan yang paling baru adalah kasus Gayus Tambunan yang dengan mudah dan berkali-kali keluar tahanan, bahkan plesir ke Bali, meski masih dalam status tahanan. Semua itu menunjukkan, betapa mudahnya lembaga-lembaga hukum di negeri ini dimasuki suap.

Parahnya, tradisi suap-menyuap tidak berhenti di lembaga peradilan saja, tapi nampaknya sudah sangat mendarah daging hingga berbagai lembaga lainnya. Seorang tetangga saya pernah mendaftar sebagai guru negeri di sebuah kota kabupaten di Jawa Timur. Ia mengaku menjual mobil kijang milik ayahnya guna membayar sejumlah uang “pelicin” untuk memuluskan langkahnya agar diterima sebagai pegawai negeri. Cerita seperti ini saya yakin bukan hal aneh bagi Anda. Perhelatan pemilu atau pilkada juga menunjukkan betapa suap adalah tradisi yang mendarah daging. Issu yang selalu mengemuka setiap menjelang pemilu adalah money politic yang tak lain salah satu bentuk suap kepada rakyat supaya mereka mau memilih calon legislatif atau calon kepala daerah yang memberi mereka uang.

Banyak pihak yang diuntungkan oleh keadaan yang memprihatinkan ini. Mereka adalah para pemilik power baik berupa uang, kekuasaan, atau koneksi tertentu. Tradisi suap sungguh memudahkan orang-orang yang mempunyai power itu untuk mempengaruhi setiap proses hukum.

Salah satu kelebihan hukum Islam adalah kemampuannya memberikan kepastian hukum. Fakta sejarah membuktikannya. Tercatat, seorang gubernur seperti Amru bin Ash, bahkan seorang khalifah semacam Ali bin Abi Thalib, pernah kalah dalam sengketa dengan rakyatnya, yang bukan saja tidak memiliki kedudukan apa-apa, tapi lebih dari itu ia bahkan bukan seorang muslim. Tapi, keadilan hukum Islam memberikan kepastian bahwa orang yang lemah kedudukannya, miskin, dan berbeda agama dari penguasa sekalipun, akan dibela oleh hukum Islam, selama bukti-bukti menunjukkan ia berada di pihak yang benar. Hukum Islam telah membuktikan, apakah keadilan serupa pernah dibuktikan dalam hukum-hukum buatan manusia?

Iklan

Single Post Navigation

5 thoughts on “KARENA MENOLAK SUAP

  1. Andy Setyawan on said:

    Wew…. kalo suap seperti yang diterangkan di atas, dengan lantang saya berkata, NO!!! HARAM!!! Tapi, kalau urusannya sudah berkaitan dengan administrasi negara (pembuatan KTP, SIM, SURAT NIKAH, dsb), maka saya terpaksa melakukan suap. Kalau gak ggithu… gak lancar… urusan malah molor dan berkepanjangan. Saya kira, dalam kasus saya ini -selama saya tidak menzhalimi orang lain-, termasuk suap (risywah) yang diperbolehkan. Apa boleh buat??? daripada urusannya berabe???

  2. Hidayat on said:

    WAKIL TUHAN ITU BERNAMA H.SUBARYANTO,SH.

    Profesi hakim sering diidentikkan dengan wakil Tuhan di bumi ini. Namun

    jika putusan-putusan sang hakim sering dan sangat jauh dari rasa keadilan

    masyarakat banyak, maka perlu dipertanyakan lagi – tuhan yang mana yang

    diwakili oleh sang hakim tersebut? Mari kita tinjau sepak terjang dari

    salah satu ‘wakil tuhan’ ini.

    Namanya Subaryanto, SH. Jabatan terakhir yang dipegang saat ini adalah

    Kepala PN. Pontianak. Track record ybs ini rupanya sangat fenopmenal

    juga, antara lain coba kita urai satu per satu.

    Pada tahun 2005, ybs telah memvonis bebas atas 12 anggota DPRD terhadap

    tuntutan korupsi APBD Singkawang TA. 2003. Materi yang diperkarakan

    adalah seputar besarnya premi asuransi anggota DPRD Singkawang yang

    jumlahnya mencapai Rp. 1,9 M. Kita jadi bertanya-tanya, premi 1,9 M itu

    untuk jaminan pertanggungan seperti apa ya?

    Pada tahun 2006, di PN. SOlo, si Subaryanto, SH. telah membebaskan

    tergugat PT. Tunas Financindo Sarana atas tuntutan konsumen yang

    dirugikan. Hebatnya, sang hakim menolak gugatan karena menganggap bahwa

    yang dilakukan tergugat adalah telah sesuai dengan yang diperjanjikan

    semula, yang notabene adalah klausula baku yang diharamkan oleh UUPK No.

    8 Thn. 1999. Sang hakim ini juga tidak perduli jika dalam kasus ini

    tergugat telah ‘memaksa’ konsumen membayar suap pengurusan surat sejumlah

    Rp. 5,4 jt di Polda Jateng.

    Penghujung 2008 Indonesian Corruption Watch melaporkan 58 oknum hakim

    bermasalah, khususnya dalam perkara illegal logging. Coba tebak, ternyata

    sang wakil tuhan ini, Subaryanto, SH termasuk salah satu dalam daftar

    hakim bermasalah tersebut. Oleh ICW, hakim-hakim ini dianggap sengaja

    membuat kesalahan dalam vonis. Ironisnya lagi, mereka justru mendapatkan

    reward/promisi dari institusi Mahkamah Agung.

    Awal tahun 2009, pada kasus trafficking dengan pelaku Sumiati,

    Subaryanto,SH kembali menggebrak dengan putusan hebohnya. Sumiati yang

    telah dikejar dan diincar oleh JPU yang bekerja sama dengan anggota

    masyarakat dan telah masuk dalam DPO/59/V/2007 di Polda Kalbar, diputus

    bebas oleh sang wakil tuhan ini. Padahal dua orang rekan kerja Sumiati

    telah diputus bersalah dan telah menghuni penjara selama 2,2 tahun.

    Benang merah dari keseluruhan kasus diatas adalah : suap. Tidak

    membutuhkan pendidikan tinggi untuk mencium aroma tidak sedap ini. Namun

    di negara ini, putusan hakim adalah mutlak dan menjadi rahasia negara.

    Karena sifatnya itu maka tidak seorang atau institusi manapun yang berani

    mempersoalkannya. Persoalannya adalah apabila putusan itu terasa sangat

    jauh dari rasa keadilan masyarakat umum. Lebih celaka lagi bilamana

    praktik-praktik semacam ini telah terstruktur mapan dalam lembaga

    peradilan kita, mulai dari PN hingga ke MA. Rejeki berjamaah istilah

    kerennya. Lantas apakah harus dibiarkan terus menerus terjadi?

    Garda terakhir rasa keadilan kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

    Masyarakat sangat mengharapkan agar institusi ini mampu berperan sesuai

    peruntukannya, demi mencegah arogansi dan anarkisme masyarakat terhadap

    peradilan (yang tampaknya mulai menjadi trend) di negeri ini. Banyak

    bukti yang menunjukkan bahwa kesabaran masyarakat sudah sangat menipis

    terhadap institusi peradilan. Akhirnya, tidak ada salahnya jika MK

    bersedia meninjau kembali setiap putusan yang dibuat oleh hakim-hakim

    bermasalah, khususnya atas putusan hakim Subaryanto, SH ini.

    Syukur-syukur bila keputusan-keputusan hakim tersebut dianulir, sekaligus

    dibuat keputusan baru yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kepastian

    hukum.

    Masyarakat sedang menunggu. Silahkan pak Mahfud…. !!!

    bao@gmail.com

  3. Mungkin Pak Catur sangat emosional. Insya Allah, bangsa ini akan lebih baik. Jika mereka telah memahami dan menerima syariat Islam.

  4. MALAPETAKA HUKUM DI INDONESIA

    Putusan PN. Jakarta Pusat No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas klausula

    baku yang digunakan Pelaku Usaha.Putusan ini telah dijadikan putusan rujukan/ yurisprudensi pada

    26 Juni 2001.
    Sebaliknya yang terjadi di Surakarta.
    Putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan pasal-pasal Klausula Baku untuk

    menolak gugatan. Putusan ini sekaligus sebagai “cover” bagi dugaan suap Rp. 5,4 jt untuk

    pengurusan surat NO.B/3306/IX/2005/Reskrim di Polda Jawa Tengah (serta dugaan pelanggaran jaminan

    fidusia dan penggelapan lainnya yang dilakukan Pelaku Usaha)
    Inilah salah satu penyebab malapetaka hukum di negeri ini. Namun tidak perlu khawatir karena pada

    dasarnya bangsa ini memang jenis bangsa pecundang, yang hanya mampu tirakat, prihatin – maksimum

    menghimbau. Biarlah masalah seperti ini kita wariskan saja kepada cucu-cicit kita

    Catur Danang,
    email : prihatinhukum@gmail.com

  5. Suap dan Pungli dua kata yang menghancurkan moral bangsa kita, apakah karena sudah terlalu lama hidup dalam keadaan miskin sehingga banyak orang yang lupa dan menutup mata bahkan turut serta melakukan Suap dan Pungli?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: